Dari Sabang Sampai Merauke: Enam Pemerintah Daerah Di Indonesia Berkomitmen Untuk Mengurangi Deforestasi Dan Memerangi Perubahan Iklim

Minggu lalu di Jakarta, pada tanggal 29 Juli 2015, enam pemerintah provinsi di Indonesia menyepakati suatu strategi untuk mengurangi tingkat deforestasi sebanyak 80 persen pada tahun 2020. Pertemuan Satuan Tugas Para Gubernur di Bidang Iklim dan Kehutanan (GCF) tingkat provinsi di Indonesia ini dihadiri oleh para gubernur dari provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua Barat serta para perwakilan dari pemerintah Aceh, Papua dan Kalimantan Tengah. Turut hadir dalam pertemuan itu perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta donor-donor internasional. Pertemuan diselenggarakan oleh Pemerintah Kalimantan Barat dan difasilitasi oleh Satuan Tugas Para Gubernur Bidang Iklim dan Kehutanan, Earth Innovation Institute dan Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU).

Rencana aksi yang disepakati adalah rencana untuk melaksanakan komitmen yang telah dibuat oleh keenam pemerintah provinsi dalam Deklarasi Rio Branco, yang ditandatangani di Rio Branco, Acre, Brasil pada tahun 2014. Sebagai bagian dari Deklarasi Rio Branco, keenam pemerintah provinsi berkomitmen untuk:

  • Melanjutkan upaya pengurangan deforestasi hingga 80 persen pada tahun 2020 apabila pendanaan berbasis kinerja jangka panjang tersedia secara memadai, melalui sumber-sumber pasar maupun non pasar;
  • Mengembangkan kemitraan dengan inisiatif-inisiatif sektor swasta yang memanfaatkan peluang yang ada melalui program-program yurisdiksi;
  • Memastikan agar sebagian besar pendanaan berbasis kinerja yang diberikan kepada yurisdiksi-yurisdiksi akan dialokasikan untuk masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan, petani kecil dan masyarakat adat.

Bagi keenam provinsi tersebut, ini berarti bahwa jika keenam gubernur GCF sepakat untuk mengurangi tingkat deforestasi hingga 80 persen dari tingkat deforestasi rata-rata selama periode 2001-2009, maka tingkat deforestasi harus dikurangi dari 323.749 hektar per tahun menjadi sekitar 64.749 hektar per tahun sampai tahun 2020.

Untuk mencapai target ini, keenam pemerintah provinsi dalam pertemuan tanggal 29 Juli 2015 sepakat untuk melaksanakan suatu rencana kerja yang terperinci. Rencana kerja tersebut berfokus pada tiga bidang:

  1. Memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan melakukan pengawasan perencanaan tata ruang serta proses penerbitan izin;
  2. Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk memastikan agar rantai pasok komoditas bersifat ramah lingkungan; dan
  3. Memastikan agar pembangunan pedesaan yang rendah emisi bermanfaat bagi masyarakat adat dan petani kecil di kawasan hutan.

Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang hadir dalam pertemuan setuju untuk mencantumkan rencana-rencana ini dalam rencana kerja tingkat nasional, dan mendukung pelaksanaannya.

Akan tetapi, inisiatif dari keenam pemerintah provinsi tidak dapat dilaksanakan sendirian dan membutuhkan dukungan teknis dan finansial. Apabila tidak terdapat pembiayaan dari inisiatif global dan nasional seperti pembayaran untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD+), maka pemerintah-pemerintah provinsi tersebut harus mencari dukungan dari donor internasional dan sektor swasta. GCF, dan koordinator Indonesianya, INOBU, bersama dengan Earth Innovation Institute, akan bekerja sama dengan keenam pemerintah provinsi untuk membantu mereka dalam memenuhi komitmen mereka.

Share:
Share on FacebookTweet about this on Twitter