Raised river houses

Indonesia

Indonesia siap menjadi pemimpin di antara negara-negara tropis yang memperluas produksi pangan sambil tetap menjaga keutuhan hutan. Deforestasi mewakili 80% dari emisi gas rumah kaca di Indonesia pada 2011.

Pemerintah berkomitmen mengurangi emisi tersebut hingga 26% dengan sumber daya domestik pada 2020, dan tambahan pengurangan emisi 15% lagi jika mendapatkan dukungan internasional. Untuk mencapai pengurangan ini, pengelolaan lahan dan tata kelola yang baik sangatlah penting.

Sejak dulu, konflik mengenai status resmi tanah dalam kawasan hutan antara sistem nasional dan lokal (kabupaten), serta tidak adanya kerangka hukum untuk mengakui dan memformalkan penggunaan lahan oleh masyarakat adat, menjadi penghambat tata kelola lahan. Konflik-konflik seperti ini menciptakan ruang bagi timbulnya ekonomi informal yang kuat dan kini ada di semua provinsi Indonesia yang memiliki hutan. Sejumlah inisiatif pemerintah belakangan ini telah membuka jalan untuk mengatasi hambatan tersebut. Inisiatif tersebut mencakup Inisiatif Satu Peta/One Map Initiative (upaya mencocokkan peta-peta yang bertentangan), Moratorium Hutan 2011, dan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 mengenai lahan milik masyarakat adat, yang semuanya merupakan elemen-elemen penting untuk mencapai tata kelola lahan yang baik dan menciptakan kerangka hukum bagi pengakuan formal untuk lahan milik komunitas dan masyarakat adat.

  • Luas, iklim, dan geografi Indonesia mendukung tingkat keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia (di bawah Brasil) dan tingkat endemisme tertinggi kedua di dunia (di bawah Australia).

  • Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa, lebih dari 300 suku, dan 742 bahasa.

  • Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 26% paling lambat pada 2020, sambil tetap mencapai pertumbuhan ekonomi 7%.

Strategy

Sustainable Supply Chains graph

Di Indonesia, sasaran Earth Innovation Institute adalah untuk memanfaatkan dukungan politik yang kuat di sejumlah daerah guna mendapatkan kesepakatan bersama berbagai pemangku kepentingan yang mendukung agenda ini agar dapat mencapai peralihan ke pembangunan perdesaan yang produktif dengan rendah deforestasi (LED-R). Kami berfokus pada daerah administrasi yang lebih besar, termasuk Kabupaten dan Provinsi. Kami mengajak pelaku sektor swasta, seperti perusahaan minyak kelapa sawit, untuk ikut serta dalam peralihan ke pembangunan rendah deforestasi dengan mengidentifikasi dan menyampaikan keuntungan bagi perusahaan jika melibatkan diri, seperti misalnya efisiensi yang lebih besar. Kami mengidentifikasi peluang dalam program dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pengelolaan lahan yang baik melalui perencanaan dan klasifikasi lahan yang tepat, proses lisensi perkebunan, pemantauan lingkungan, dan penegakan hukum. Partisipasi komunitas masyarakat adat dalam aktivitas ekonomi dapat ditentukan melalui kepastian penguasaan lahan dan bantuan bagi komunitas setempat untuk ikut serta dalam aktivitas komersial. Perusahaan dan petani kecil yang berada dalam sebuah kabupaten yang menuju nol deforestasi harus memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan pembiayaan, yang dibantu oleh infrastruktur yang sesuai.