2020
Jun

Dari Prinsip menuju Praktik: Penerapan perjanjian historis bagi Penjaga Hutan Tropis lebih penting saat ini daripada sebelumnya

Oleh Maria DiGiano, Ph.D., Ilmuwan, EII;
Claudia Stickler, Ph.D., Ilmuwan, EII;
Olivia David, Asisten Peneliti, EII

Ketika gerakan Black Lives Matter mendapatkan momentum di AS dan mendorong dialog global mengenai rasisme sistemik, para pemimpin iklim terkemuka berpendapat bahwa krisis iklim hanya dapat ditangani jika kita juga mengatasi ketidakadilan rasial.

Sekarang, lebih dari sebelumnya, kita harus menghubungkan aksi iklim dengan hak asasi manusia untuk menata kembali masyarakat global di mana semua orang, serta planet ini, dapat berkembang.

Sebuah kesepakatan penting yang dibuat pada tahun 2018 menandai sebuah langkah besar untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan bagi kelompok-kelompok yang hidup di kawasan hutan tropis yang selama ini terpinggirkan.

Setelah proses negosiasi yang berlangsung selama empat tahun antara berbagai organisasi Masyarakat Adat (MA) dan Komunitas Lokal (KL) terdepan serta pemerintah daerah yang memegang kendali atas sepertiga hutan tropis dunia, Prinsip-Prinsip Panduan yang tercipta menyediakan peta jalan yang penting untuk mengakui dan menjamin hak-hak mereka, memastikan partisipasi mereka yang bermakna dalam dialog kebijakan, serta memastikan mereka mendapatkan manfaat.

Meski pemerintah subnasional telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam hal-hal tersebut, kesenjangan masih tetap ada. Pengakuan atas hak-hak MA dan KL telah menunjukkan peningkatan, namun penjaminan atas hak-hak tersebut masih merupakan tantangan di banyak daerah. Sementara itu, partisipasi dan pembagian manfaat dari berbagai upaya konservasi hutan belum dirasakan secara merata.

Dalam sebuah artikel yang baru-baru ini dipublikasikan, kami menawarkan beberapa pandangan tentang bagaimana pemerintah hutan tropis dapat mempercepat kemajuan dalam penerapan Prinsip-Prinsip tersebut, serta bagaimana mereka dapat menjalankannya secara lebih efektif.

Mengapa kolaborasi saat ini menjadi lebih penting daripada sebelumnya

Di seluruh dunia, MA dan KL[1] berperan penting dalam menjaga setidaknya 36% dari hutan utuh yang tersisa. Sebagian besar wilayah tersebut berada di daerah tropis, termasuk di lembah Amazon, di mana lebih dari sepertiga cadangan karbon hutan tersimpan di wilayah Adat.

Ketika hutan tropis menghilang, seperti yang sedang terjadi dengan laju yang terus meningkat, kelompok-kelompok MA dan KL menanggung akibat terberat — dari pencemaran air, gangguan curah hujan, berkurangnya jumlah satwa liar, serta ancaman fisik dari masuknya pihak-pihak pengganggu di wilayah mereka. Ditambah lagi dengan merebaknya Covid-19 (penyakit yang disebabkan oleh coronavirus), yang telah membuat mereka menjadi semakin terpencil, meningkatkan ancaman kekerasan, dan menghapuskan anggaran yang juga mendanai program-program penting terkait kesehatan dan pendidikan bagi kelompok MA dan KL, serta memutus hubungan yang sudah lemah dengan ekonomi pasar.

Namun demikian, sebagaimana halnya upaya untuk mengatasi dampak terburuk dari pandemi ini berada di tangan pemerintah negara bagian dan daerah, berbagai strategi menjanjikan untuk memastikan pemenuhan hak dan mata pencaharian kelompok-kelompok MA dan KL pun berada di tangan pemerintah subnasional – ini adalah premis dasar yang kami kaji dalam makalah yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Forests and Global Change.

Pemerintah subnasional memiliki kedekatan yang lebih dengan masyarakat yang perlu dilibatkan dan diberdayakan untuk mengelola lanskap hutan secara berkelanjutan, terutama kelompok-kelompok MA dan KL. Pemerintah daerah pun memainkan peran penting dalam melengkapi dan menggerakkan kebijakan tingkat nasional yang berkaitan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Karenanya, penting untuk menempatkan Prinsip-Prinsip Panduan sebagai inti dari agenda iklim dan keberlanjutan yang mencakup keseluruhan yurisdiksi untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial dan lingkungan yang lebih besar dan memastikan agar negara memenuhi tujuan iklim dan keberlanjutannya.

Dan, saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk mewujudkan hal ini.

Prinsip-Prinsip Panduan

Sebagaimana telah disahkan pada Global Climate Action Summit di San Francisco pada tahun 2018, Prinsip-Prinsip Panduan memuat aturan-aturan dasar yang diharapkan dapat menstrukturkan kolaborasi di antara para aktor ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah terhadap hutan.

Dalam makalah kami, kami mengevaluasi sejauh mana sebagian negara bagian dan daerah-daerah (disebut juga dengan “yurisdiksi subnasional” atau “yurisdiksi”) yang telah berkomitmen untuk menerapkan Prinsip-Prinsip tersebut telah menerapkannya di tataran praktis serta bagaimana kesenjangan yang muncul dalam pelaksanaannya dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk menjalankan komitmen tersebut secara lebih efektif di masa yang akan datang.

Kami membagi Prinsip-Prinsip tersebut ke dalam empat tema utama yang mewakili bidang-bidang penting untuk kelompok-kelompok MA dan KL: (1) pengakuan atas hak (pengakuan formal atas hak-hak MA dan KL atas tanah dan sumber daya mereka oleh pemerintah nasional/daerah; status dari proses-proses konsultasi terkait Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam kerangka hukum); (2) keamanan hak (implementasi aktual dari hak-hak tersebut serta jaminan atas hak tersebut); (3) partisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan (keberadaan ruang-ruang yang memfasilitasi partisipasi MA dan KL dalam dialog terkait keberlanjutan yurisdiksi; tingkat partisipasi aktual MA dan KL dalam ruang-ruang dialog tersebut); dan (4) pembagian manfaat (dukungan yang tersedia untuk MA dan KL). Kami mengevaluasi kondisi yang ada dari masing-masing bidang utama ini di 11 yurisdiksi dari keseluruhan 34 yurisdiksi yang berkomitmen untuk menjalankan Prinsip-Prinsip Panduan tersebut.

Peta 11 yurisdiksi subnasional yang masuk dalam cakupan penelitian ini, yang berlokasi di Brasil, Peru, dan Meksiko. Setiap panel mewakili satu dari empat tema utama yang termuat dalam Prinsip-Prinsip Panduan. Di setiap panel, yurisdiksi diberi warna untuk mewakili tingkat kemajuan indikator dalam masing-masing tema, di mana warna yang lebih terang mewakili kondisi yang kurang maju dan warna yang lebih gelap mewakili kondisi yang paling maju.

Pesan-pesan utama dari makalah ini meliputi:

  • Banyak yurisdiksi telah memiliki kerangka hukum di tingkat nasional; dan beberapa di tingkat subnasional, yang mengakui hak-hak MA dan KL; Namun, masih ada kesenjangan yang signifikan antara pengakuan hak dan penjaminan hak di seluruh yurisdiksi yang dikaji dikarenakan kurangnya kejelasan terkait hak atas tanah, tidak adanya sistem registrasi tanah, terjadinya kekerasan terhadap MA dan KL dan banyaknya kebijakan yang saling bertentangan.
  • Penelitian kami menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pengakuan dan penjaminan hak dengan mempercepat proses sertifikasi tanah dan mengintegrasikan tanah adat dan masyarakat lokal ke dalam proses perencanaan tata ruang. Pemerintah daerah Loreto (PE), yang dilimpahi tanggung jawab atas proses sertifikasi dan pendaftaran tanah setelah adanya keputusan di tingkat nasional tahun 2006 untuk mendesentralisasikan fungsi-fungsi tersebut kepada pemerintah daerah, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pemberian sertifikat untuk masyarakat adat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan koordinasi dan pembagian kewenangan serta sumber daya dalam pelaksanaan hak di antara pemerintah tingkat nasional dan subnasional merupakan jalur yang berpotensi dalam memperkuat hak-hak MA dan KL dalam konteks pendekatan yurisdiksi terhadap keberlanjutan.
  • Munculnya ruang-ruang baru untuk partisipasi MA dan KL, tetapi belum jelas sejauh mana ruang-ruang partisipasi ini mampu mempengaruhi kebijakan di tingkat subnasional atau menjalin kemitraan yang efektif antara kelompok MA dan KL serta pemerintah. Berbagai inisiatif yang diluncurkan baru-baru ini untuk meningkatkan proses konsultasi MA dan KL dari tingkat komunitas menuju wilayah-wilayah yang relevan dengan kebijakan seperti Mato Grosso, Brasil, dapat menjadi pelajaran penting mengenai peran pemerintah daerah dalam memperkuat suara MA dan KL dalam rancangan inisiatif iklim dan keberlanjutan di seluruh wilayah yurisdiksi.
  • Terlepas dari pengakuan terhadap kontribusi MA dan KL dalam mitigasi perubahan iklim, manfaat yang dapat digunakan untuk mendukung dan meningkatkan mata pencaharian MA dan KL masih sangat sedikit dirasakan di tingkat tapak. Program-program yurisdiksi di Brasil, seperti Bolsa Floresta di Amazonas dan inisiatif REDD Early Mover yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman di Acre dan Mato Grosso telah memberikan gambaran umum mengenai bagaimana insentif keuangan dapat dimanfaatkan di skala subnasional untuk mitigasi perubahan iklim serta meningkatkan kesejahteraan MA dan KL. Upaya ini harus diperluas untuk mewujudkan Prinsip-Prinsip Panduan dan memberdayakan MA dan KL sebagai aktor utama dalam penyusunan mekanisme pembagian manfaat agar mampu mendukung mata pencaharian dan menentukan nasib mereka sendiri.

Bagaimana evaluasi ini dapat mendukung upaya pembangunan yang ramah hutan ke depan?

Komitmen-komitmen seperti Prinsip-Prinsip Panduan ini hanya akan menjadi gagasan aspirasional belaka jika tidak ada sarana untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan pelaksanaannya. Metodologi percontohan yang ditetapkan dalam makalah kami baru-baru ini menawarkan pendekatan untuk mencapai tujuan ini. Dengan mengadopsi pendekatan ini, metodologi tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara pernyataan komitmen oleh yurisdiksi dan kepatuhan yurisdiksi terhadap Prinsip-Prinsip tersebut dan apa yang dapat dilakukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Momen pergolakan sosial dan politik yang berlangsung saat ini memperlihatkan secara gamblang konsekuensi dari rasisme dan prasangka struktural yang sudah berakar. Masyarakat yang berada di pinggiran terus menerima pukulan terberat dari berbagai dampak. Namun, pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa kita hanya sekuat mata rantai terlemah kita.

Situasi pasca-Covid pasti akan memberikan tekanan tambahan pada pemerintah daerah yang akan membutuhkan dukungan lebih besar untuk melibatkan konstituen mereka dalam membentuk visi untuk masa depan bersama mereka secara efektif. Namun, momen ini juga merupakan kesempatan untuk mengkalibrasi ulang perhatian yang diberikan pemerintah dan masyarakat dalam memastikan dan memperkuat hak-hak dan mata pencaharian MA dan KL. Perubahan-perubahan ini memang tidak akan terjadi secara instan, tetapi penerapan Prinsip-Prinsip Panduan ini dapat membantu mendorong yurisdiksi hutan tropis untuk menuju kesetaraan dan keadilan sosial yang lebih besar dan sejalan dengan aksi iklim.


[1]  Komunitas lokal didefinisikan sebagai populasi yang tidak mengidentifikasikan diri sebagai Masyarakat Adat, tetapi memiliki kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang sama, yang menjadi ciri pembeda mereka dari populasi lain.

Koordinator Komunikasi EII, Peter Schurmann, berkontribusi terhadap artikel ini.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...