2020
Jul

Peluang Besar Untuk Melestarikan Hutan Tropis Yang Sering Luput Dari Perhatian

Pada saat dunia tengah berjuang memerangi pandemi Covid-19 beserta seluruh dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya, krisis iklim terus memburuk. Hutan tropis berpotensi menjadi bagian penting dari solusi perubahan iklim global: hutan-hutan tersebut berkontribusi sekitar 10% dari emisi global tetapi dapat menyumbang 20% atau lebih pengurangan emisi yang dibutuhkan pada tahun 2030 untuk mencegah perubahan iklim yang membawa bencana. Namun, berbagai strategi global untuk melestarikan hutan tropis tidak memberikan hasil yang diharapkan; kehilangan hutan tropis paling banyak sejak tahun 2000 adalah empat tahun terakhir ini. Dampak pandemi dikhawatirkan dapat meningkatkan kecenderungan negatif ini karena semakin banyak orang bertumpu pada hutan untuk bertani, beternak, dan mengeruk sumber daya hutan untuk bertahan hidup.

Namun, masa pandemi ini juga menghadirkan peluang penting untuk menyesuaikan berbagai strategi perlindungan hutan tropis. Pada tahun 2014, 13 pemerintah pada tingkat subnasional menandatangani deklarasi Rio Branco (Rio Branco Declaration/RBD) di mana mereka berkomitmen untuk mengurangi deforestasi di wilayah mereka masing-masing sebesar 80% atau lebih pada akhir tahun 2020. Mereka juga menguraikan dukungan apa saja yang mereka perlukan dari donor internasional, investor, pelaku rantai pasok, dan para pihak lainnya, yaitu: (a) pendanaan jangka panjang berbasis kinerja yang memadai; (b) kemitraan dengan sektor swasta; dan (c) penyusunan matriks kinerja yang sederhana dan kuat. Pada tahun 2018, RBD telah ditandatangani oleh 38 pemerintah pada tingkat subnasional yang telah mempersiapkan diri untuk memperlambat laju kehilangan hutan dan mempercepat pemulihan hutan dalam skala yang lebih besar. Dalam publikasi terbaru, kami telah menganalisis kemajuan 30 negara bagian dan provinsi (atau yurisdiksi) tersebut dalam mencapai target pengurangan deforestasi mereka.

30 negara bagian dan provinsi yang tercakup dalam analisis kami mewakili 26% hutan tropis dunia dan 51.800.000.000 metrik ton karbon hutan (= 190 GtCO2eq). Seluruhnya merupakan anggota dari Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim dan telah menandatangani RBD sebagai komitmen mereka untuk mengurangi deforestasi.
Apakah peserta penandatanganan RBD berada di jalur yang tepat dalam mencapai tujuan mereka?

Analisis kami menunjukkan bahwa separuh dari yurisdiksi (15 negara bagian dan provinsi) telah memperlihatkan kemajuan menuju target pengurangan deforestasi sebesar 80%. Dari 15 negara bagian dan provinsi ini, lebih dari setengahnya berlokasi di Brasil dan sisanya berada di Peru dan Indonesia. Kami memperkirakan bahwa tiga negara bagian di Brasil dan satu provinsi di Indonesia masih dapat mencapai target RBD pada akhir tahun 2020 dengan asumsi bahwa mereka mampu mempertahankan tren deforestasi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, saat ini Brasil menghadapi realitas politik baru yang acapkali dikaitkan dengan meningkatnya deforestasi dan degradasi hutan dan sangat mungkin akan memperparah kebakaran hutan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Tahun di mana setiap yurisdiksi diproyeksikan untuk mencapai target pengurangan deforestasi RBD berdasarkan trajektori deforestasi saat ini.

Kami menemukan bahwa kemajuan untuk mencapai target RBD tidak selalu ditentukan oleh ada atau tidaknya target serupa yang telah ditentukan oleh yurisdiksi di dalam kerangka kebijakannya masing-masing. Namun, negara di mana yurisdiksi tersebut berada serta rekam jejaknya dalam menetapkan target deforestasi tampaknya memiliki peran penting. Secara khusus, yurisdiksi yang berlokasi di Brasil cenderung lebih maju karena RBD itu sendiri disusun berdasarkan target Brasil yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, tingkat acuan yurisdiksi (yang digunakan sebagai landasan untuk mengukur laju deforestasi tahunan dan sering kali didasarkan pada tingkat deforestasi selama beberapa tahun terakhir) turut mempengaruhi kemajuan relatif dalam mencapai target. Sebagai contoh, Papua Barat (Indonesia) dan Madre de Dios (Peru), yang secara historis memiliki tingkat deforestasi yang rendah, saat ini membuka lebih banyak hutan dengan luas jauh di atas rerata historis dan menyimpang jauh dari sasaran pencapaian target RBD. Sebaliknya, Mato Grosso dan Pará (Brasil) secara historis telah melakukan deforestasi dalam jumlah besar dan kini mencapai penurunan jauh di bawah rata-rata historis. 

Dukungan apa yang diterima oleh yurisdiksi untuk mencapai komitmen mereka dalam mengurangi deforestasi?

Meskipun peserta penandatanganan RBD telah secara jelas menyebutkan jenis-jenis dukungan yang akan mereka perlukan, tanggapan dari masyarakat internasional masih belum terlihat. Baru ada satu komitmen pendanaan baru yang dijanjikan sebagai respons langsung, yaitu janji Norwegia untuk para anggota Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim (GCF TF), sebuah kolaborasi di antara berbagai negara bagian dan provinsi yang bekerja untuk melindungi hutan tropis. Meski janji ini meningkatkan jumlah yurisdiksi yang dijanjikan untuk menerima dana (dari 9 menjadi 30), namun jumlah keseluruhan dana yang diberikan kepada yurisdiksi untuk mendukung aksi-aksi pengurangan deforestasi tidak mengalami peningkatan dengan adanya RBD. Dengan demikian, meskipun jumlah yurisdiksi penerima insentif untuk pengurangan deforestasi ini semakin bertambah, besaran insentif yang diterima oleh yurisdiksi-yurisdiksi tersebut menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang mereka perlukan untuk mencapai target mereka. Kami menemukan bahwa sebagian besar yurisdiksi yang menunjukkan kemajuan dalam mencapai target justru menerima janji pendanaan yang jauh lebih besar sebelum mereka mendeklarasikan RBD dibandingkan dengan yurisdiksi-yurisdiksi yang menunjukkan kemajuan yang minim atau tidak menunjukkan kemajuan sama sekali. Jumlah janji pendanaan dalam bentuk pendanaan berbasis kinerja masih sangat sedikit; hanya dua negara bagian (Acre dan Mato Grosso, di Brasil) yang merupakan penerima langsung Dana REDD+ Early Movers dan tidak ada janji pendanaan berbasis kinerja lainnya.

Total pendanaan hutan yang dijanjikan kepada 30 yurisdiksi penandatangan RBD dari tahun 2010 hingga 2019, dibandingkan denglan jumlah yang dijanjikan dalam periode sebelum dan sesudah deklarasi RBD.

Selain itu, sektor swasta juga menunjukkan respon yang minim terhadap seruan untuk membangun kemitraan. Sebagaimana dipaparkan dalam laporan kami tentang “State of Jurisdictional Sustainability/Kondisi Keberlanjutan Yurisdiksional“, hanya 11 yurisdiksi (sedikit lebih banyak dari sepertiga jumlah yurisdiksi yang kami pelajari) yang telah membangun kemitraan “yang dideklarasikan”, di mana sebuah perusahaan secara formal bergabung dengan suatu deklarasi, koalisi, atau struktur tata kelola yurisdiksi, namun belum menjalankan pengadaan yang diutamakan (preferential sourcing), melakukan investasi keuangan, atau memberikan bantuan teknis secara resmi kepada yurisdiksi. Dari 11 kemitraan yang telah dideklarasikan tersebut, hanya lima yang telah “terikat dalam kontrak” dan dilengkapi dengan perjanjian formal yang mendefinisikan tanggung jawab dan kontribusi dari masing-masing pihak.

Apa artinya ini bagi tujuan perubahan iklim global?

Kami memperkirakan bahwa jika laju deforestasi saat ini terus berlanjut, para penandatangan RBD yang dibahas dalam studi kami dapat menyumbang sekitar 3,7% (0.65 milyar metrik ton setara karbon dioksida [GtCO2e]) dari pengurangan emisi gas rumah kaca yang diperlukan untuk menjaga pemanasan global di angka 1,5°C, dibandingkan dengan potensi sebesar 5,7% (0,98 GtCO2e) jika mereka semua memenuhi target RBD.

Persentase dari target pengurangan emisi NDC masing-masing negara yang disumbangkan oleh yurisdiksi yang kami kaji di setiap negara berdasarkan dua skenario alternatif: (i) pencapaian target pengurangan deforestasi RBD secara penuh, dan (ii) kelanjutan dari laju deforestasi saat ini.

Kami juga memperkirakan potensi kontribusi dari 30 penandatangan RBD yang dibahas dalam studi kami untuk mencapai tujuan iklim negara mereka di bawah Paris Agreement/Persetujuan Paris. Kami menemukan bahwa negara-negara bagian di Brasil dapat menyumbang lebih dari 70% dari kontribusi Brasil yang telah ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution atau NDC) (dengan pengurangan emisi tahunan sebesar hampir 863 juta ton CO 2e [MtCO2e]) hingga tahun 2030 seandainya negara-negara bagian tersebut berhasil mencapai target RBD. Namun, jika laju deforestasi saat ini tidak mengalami perubahan, kami memperkirakan bahwa negara-negara bagian di Brasil hanya dapat menyumbang 54% dari target pengurangan emisi NDC Brasil – hampir 20% lebih kecil dibandingkan jika mereka memenuhi target RBD . Kasus Peru bahkan lebih dramatis: jika ketujuh penandatangan RBD yang berasal dari kawasan Amazon Peru mampu mencapai target RBD, mereka akan menyumbang hampir tiga perempat dari target NDC Peru. Sayangnya, tingkat deforestasi di setengah dari seluruh yurisdiksi di Amazon Peru mengalami peningkatan. Secara kolektif, mereka berada di jalur di mana emisi dari deforestasi akan meningkat sebesar 3,68 MtCO2e per tahun, yang ke depannya harus dikompensasi oleh sektor lain agar Peru dapat mencapai tujuan NDCnya.

Jenis dukungan apa yang dibutuhkan yurisdiksi subnasional untuk mengurangi deforestasi ke depannya?

Mengingat parahnya dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah subnasional membutuhkan dukungan yang lebih substansial untuk mengimplementasikan strategi pembangunan rendah emisi yang komprehensif, di mana banyak di antaranya mengadopsi konsep “pemulihan hijau”:

  • Dukungan komunitas internasional yang lebih besar, lebih berkelanjutan dan lebih kreatif. Analisis kami menunjukkan bahwa pendanaan internasional masih sangat kurang, dan bahwa yurisdiksi dan negara-negara yang menunjukkan kemajuan dalam mengurangi deforestasi tetap melakukan kemajuan terlepas dari kurangnya dukungan yang ada. Membangun keinginan politik dan kapasitas kelembagaan untuk menurunkan laju deforestasi memerlukan upaya besar dalam waktu yang tidak sebentar. Tanggapan komunitas internasional yang lebih cepat dan lebih besar terhadap seruan pemerintah yurisdiksi hutan tropis untuk membantu mereka memiliki potensi untuk dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam memperlambat laju deforestasi di tahun-tahun mendatang. Namun, upaya ini akan memerlukan pendanaan dan dukungan lainnya di luar kemampuan donor bilateral, multilateral, dan lainnya sebagai akibat dari prioritas dan keterbatasan-keterbatasan mereka saat ini.
  • Dukungan keuangan dan bantuan teknis yang lebih besar dari sektor swasta. Sejumlah perusahaan telah membuat komitmen terkait pengadaan komoditas hutan yang berkelanjutan, terkadang meliputi komitmen “nol deforestasi” yang spesifik. Namun, hanya sedikit yang telah melaporkan kemajuan kuantitatif terkait komitmen mereka tersebut. Sepertinya, ada bagian penting yang hilang dari teka-teki ini, yaitu kemitraan yang efektif antara sektor swasta dan yurisdiksi-yurisdiksi yang sedang mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dan adil di seluruh yurisdiksi mereka. Masing-masing pihak membutuhkan pihak lainnya untuk menindaklanjuti komitmen masing-masing. Ini adalah tujuan utama dari inisiatif Juara Hutan Tropis/Tropical Forest Champions yang diprakarsai EII.
  • Pengakuan dan imbalan. Pemerintah subnasional yang berkomitmen terhadap pembangunan yang ramah terhadap hutan perlu mendapatkan pengakuan dan imbalan jika mereka dapat menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi dampak. Inisiatif yang menautkan pendanaan dengan hasil yang diverifikasi (“pembayaran berbasis kinerja”) dapat berfungsi sebagai imbalan untuk kemajuan di suatu wilayah sekaligus sebagai insentif bagi yurisdiksi-yurisdiksi berkinerja buruk untuk semakin meningkatkan kinerja mereka. Yurisdiksi-yurisdiksi (dan perusahaan yang bermitra dengan mereka) pun memerlukan publisitas untuk strategi dan program ramah hutan mereka untuk menarik investor dan para pembeli produk mereka serta untuk menarik keterlibatan donor internasional.

Tahun 2020 telah ditetapkan sebagai tahun penentu bagi hutan dan iklim. Tahun ini merupakan tonggak lima tahun sejak adanya Paris Agreement di mana negara-negara penandatangan diharapkan untuk mengirimkan NDC yang baru atau NDC yang diperbarui, yang menguraikan target pengurangan emisi mereka. Tahun ini juga merupakan tahun markah untuk beberapa tujuan New York Declaration on forest/Deklarasi New York tentang hutan, dan tahun pencapaian target untuk RBD dan beberapa komitmen sektor swasta. Terlepas dari kemunculan pandemi Covid-19 dan semua kekacauan yang ditimbulkannya, tahun 2020 pun dapat menandai titik balik dalam hal respon global terhadap hutan dan perubahan iklim jika donor dan investor dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendukung dan bermitra dengan yurisdiksi-yurisdiksi hutan tropis.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...